Tanggapan mengenai Indonesia Hadapi Masalah
Ekonomi Mikro
Indonesia Hadapi Masalah
Ekonomi Mikro
JAKARTA,
KOMPAS.com-
Permasalahan
ekonomi yang dihadapi Indonesia bukanlah permasalahan ekonomi makro, melainkan
masalah ekonomi mikro. Yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut adalah
para insinyur bukan ahli ekonomi. Hal tersebut disampaikan Fauzi Ichsan, Vice
President&Economist Standard Chartered. "Tantangan yang ada adalah
dalam bidang ekonomi mikro,"ucapnya dia di Jakarta, Rabu (14/10) malam.
Permasalahan tersebut, lanjutnya antara lain masalah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan yang menjadi gerbang masuknya devisa asing. Selain itu, kata Fauzi, belum meratanya pembangunan pembangkit tenaga listrik di Indonesia juga menjadi salah satu masalah ekonomi Indonesia yang perlu diperhatikan. Pasalnya listrik merupakan motor penggerak roda perekonomian."Semua itu bisa diatasi oleh para ahli di bidang proyek dan pembangunan," kata dia.
Masalah mikro lainnya, lanjut Fauzi adalah masalah pembebasan lahan yang selama ini sering menjadi permasalahan besar antara pengembang dan warga. Belum transparannya penggunaan retribusi pajak juga menjadi salah satu masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia. Menurut Fauzi, permasalahan pembebasan lahan dan retribusi pajak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, bukan para menteri yang duduk di pemerintahan.
Fauzi mengatakan, kesemua masalah tersebut harus segera diselesaikan. Para investor terutama investor
asing baru akan menanamkan modalnya jika mendapat kejelasan dari sisi ekonomi. "Indonesia ini sangat potensial untuk investasi, tapi investor mana yang bersedia menanamkan modalnya jika sarana dan prasarana belum jelas," tegas Fauzi.
Penulis: RDI | Editor: primus
Sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/15/06585344/indonesia.hadapi.masalah.ekonomi.mikro
Permasalahan tersebut, lanjutnya antara lain masalah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan yang menjadi gerbang masuknya devisa asing. Selain itu, kata Fauzi, belum meratanya pembangunan pembangkit tenaga listrik di Indonesia juga menjadi salah satu masalah ekonomi Indonesia yang perlu diperhatikan. Pasalnya listrik merupakan motor penggerak roda perekonomian."Semua itu bisa diatasi oleh para ahli di bidang proyek dan pembangunan," kata dia.
Masalah mikro lainnya, lanjut Fauzi adalah masalah pembebasan lahan yang selama ini sering menjadi permasalahan besar antara pengembang dan warga. Belum transparannya penggunaan retribusi pajak juga menjadi salah satu masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia. Menurut Fauzi, permasalahan pembebasan lahan dan retribusi pajak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, bukan para menteri yang duduk di pemerintahan.
Fauzi mengatakan, kesemua masalah tersebut harus segera diselesaikan. Para investor terutama investor
asing baru akan menanamkan modalnya jika mendapat kejelasan dari sisi ekonomi. "Indonesia ini sangat potensial untuk investasi, tapi investor mana yang bersedia menanamkan modalnya jika sarana dan prasarana belum jelas," tegas Fauzi.
Penulis: RDI | Editor: primus
Sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/15/06585344/indonesia.hadapi.masalah.ekonomi.mikro
Tanggapan:
Masalah yang di paparkan dari artikel tersebut yaitu masalah ekonomi mikro mengenai pembangunan, masalah pembebasan lahan, dan belum transparannya penggunaan retribusi pajak. Ekonomi mikro sebagai pondasi perekonomian jangan sampai dilupakan karena ekonomi mikro yang stabil dapat digunakan sebagai modal dalam persaingan global. Ekonomi mikro menjadi cerminan dari kondisi perekonomian dalam negeri yang dapat menjadi daya tarik negara-negara lain. Maka dari itu, wacana ketiga permasalahan tersebut harus segera dipecahkan.
Salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan yang dapat membuat Indonesia menjadi daya tarik negara lain adalah pemerataan. Fakta saat ini, pembangunan berpusat di jawa. Dimulai dari pemerintahan, penfifikan, ekonomi. Sedangkan daerah-daerah lain pembangunannya tidak semaju dengan daerah-daerah di Pulau Jawa. Jadi sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah maju kalau pembangunannya belum merata. Pemerintah berupaya mengurangi urbanisasi supaya penduduknya merata, tetapi daerah luar Pulau Jawa tidak dibangun maka tidak salah lagi, banyak penduduk yang kembali lagi ke Pulau Jawa.
Masalah pembebasan lahanpun tidak kalah pentingnya dengan masalah pemerataan. Hal tersebut menghambat pembangunan. Dalam hal ini, komunikasi antara pengembang dan warga harus ditingatkan. Koordinasi yang terorganisasi di pihak pengembang dan warga harus terus terjalin. Karena disisi lain, warga tidak ingin dirugikan atas terbebasnya lahan mereka.
Belum transparannya penggunaan retribusi pajak dapat menjadi celah dalam penyalahgunaan dana pajak. Penyalahgunaan dana pajak ini, akan menambah sederetan masalah baru. Maka dari itu, semestinya pemerintah melaporkan secara berkala. Sehingga rakyatpun tahu, sejauh mana distribusi retribusi pajak kembali kepada rakyat.
Masalah yang di paparkan dari artikel tersebut yaitu masalah ekonomi mikro mengenai pembangunan, masalah pembebasan lahan, dan belum transparannya penggunaan retribusi pajak. Ekonomi mikro sebagai pondasi perekonomian jangan sampai dilupakan karena ekonomi mikro yang stabil dapat digunakan sebagai modal dalam persaingan global. Ekonomi mikro menjadi cerminan dari kondisi perekonomian dalam negeri yang dapat menjadi daya tarik negara-negara lain. Maka dari itu, wacana ketiga permasalahan tersebut harus segera dipecahkan.
Salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan yang dapat membuat Indonesia menjadi daya tarik negara lain adalah pemerataan. Fakta saat ini, pembangunan berpusat di jawa. Dimulai dari pemerintahan, penfifikan, ekonomi. Sedangkan daerah-daerah lain pembangunannya tidak semaju dengan daerah-daerah di Pulau Jawa. Jadi sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah maju kalau pembangunannya belum merata. Pemerintah berupaya mengurangi urbanisasi supaya penduduknya merata, tetapi daerah luar Pulau Jawa tidak dibangun maka tidak salah lagi, banyak penduduk yang kembali lagi ke Pulau Jawa.
Masalah pembebasan lahanpun tidak kalah pentingnya dengan masalah pemerataan. Hal tersebut menghambat pembangunan. Dalam hal ini, komunikasi antara pengembang dan warga harus ditingatkan. Koordinasi yang terorganisasi di pihak pengembang dan warga harus terus terjalin. Karena disisi lain, warga tidak ingin dirugikan atas terbebasnya lahan mereka.
Belum transparannya penggunaan retribusi pajak dapat menjadi celah dalam penyalahgunaan dana pajak. Penyalahgunaan dana pajak ini, akan menambah sederetan masalah baru. Maka dari itu, semestinya pemerintah melaporkan secara berkala. Sehingga rakyatpun tahu, sejauh mana distribusi retribusi pajak kembali kepada rakyat.
The response of the Indonesian Economic
Problems Facing Micro
Indonesia Facing Issues Microeconomics
JAKARTA, KOMPAS.com-
Indonesia Facing Issues Microeconomics
JAKARTA, KOMPAS.com-
Economic problems facing Indonesia is not a macro-economic
problem, but a micro-economic issues. Which can solve these problems
is the engineer not an economist. It was submitted Ichsan, Vice
President and Economist of Standard Chartered.
"The challenge there is in the field of
micro-economics," he said he was in Jakarta, Wednesday (14/10) night.
These problems, among other issues continued development of infrastructure such as toll roads and port gateway entry of foreign exchange. In addition, he stated, yet uneven development of power generation in Indonesia is also one of Indonesia's economic problems that need attention. Because electricity is the driving force of the economy. "All that can be addressed by experts in the field of project and development," he said.
Other micro issues, Fauzi is further land acquisition problems that have often become major problems between developers and residents. Not to transparency in the use of the tax levy is also one of the economic problems facing Indonesia. According to him, the issue of land acquisition and the tax levy can only be solved by local governments, not the ministers who sit in government.
Fauzi said that all these issues must be resolved. The investors are mainly investors
The new alien will invest if it gets clarity on the economic side. "Indonesia is very potential for investment, but which investors are willing to invest if the infrastructure is not yet clear," said Fauzi.
These problems, among other issues continued development of infrastructure such as toll roads and port gateway entry of foreign exchange. In addition, he stated, yet uneven development of power generation in Indonesia is also one of Indonesia's economic problems that need attention. Because electricity is the driving force of the economy. "All that can be addressed by experts in the field of project and development," he said.
Other micro issues, Fauzi is further land acquisition problems that have often become major problems between developers and residents. Not to transparency in the use of the tax levy is also one of the economic problems facing Indonesia. According to him, the issue of land acquisition and the tax levy can only be solved by local governments, not the ministers who sit in government.
Fauzi said that all these issues must be resolved. The investors are mainly investors
The new alien will invest if it gets clarity on the economic side. "Indonesia is very potential for investment, but which investors are willing to invest if the infrastructure is not yet clear," said Fauzi.
The response:
That in the mentioned problem of the article is microeconomic issues regarding development, land acquisition problems, and yet the use of transparency in the tax levy. Microeconomics as the foundation of the economy should not be overlooked as a stable micro economy can be used as capital in the global competition. Microeconomics be a reflection of economic conditions in the country that could be an attraction other countries. Therefore, the third discourse these problems must be solved.
One solution to overcome the problem of construction of government that can make Indonesia the main attraction of other countries is equalization. The fact today, centered in Java development. Starting from the government, penfifikan, economics. While other areas of development is not as advanced as the areas in Java.
That in the mentioned problem of the article is microeconomic issues regarding development, land acquisition problems, and yet the use of transparency in the tax levy. Microeconomics as the foundation of the economy should not be overlooked as a stable micro economy can be used as capital in the global competition. Microeconomics be a reflection of economic conditions in the country that could be an attraction other countries. Therefore, the third discourse these problems must be solved.
One solution to overcome the problem of construction of government that can make Indonesia the main attraction of other countries is equalization. The fact today, centered in Java development. Starting from the government, penfifikan, economics. While other areas of development is not as advanced as the areas in Java.
So
until whenever Indonesia will never advance if construction is not evenly
distributed. The government is trying to
reduce that population urbanization evenly, but areas outside Java is not built
then no doubt, many residents who returned to the island of Java.
Lahanpun acquisition problem is not as important as issues of equity. It inhibits development. In this case, the communication between developers and residents should ditingatkan. Organized coordination on the part of the developer and the citizens must continue to exists. Because the other hand, people do not want to be harmed over the liberation of their land.
Not to transparency in the use of the tax levy may be a gap in the misuse of tax funds. Misuse of tax funds, will add a series of new problems. Therefore, the government should periodically report. So the people know, the extent to which the distribution of the tax levy back to the people.vvv
Lahanpun acquisition problem is not as important as issues of equity. It inhibits development. In this case, the communication between developers and residents should ditingatkan. Organized coordination on the part of the developer and the citizens must continue to exists. Because the other hand, people do not want to be harmed over the liberation of their land.
Not to transparency in the use of the tax levy may be a gap in the misuse of tax funds. Misuse of tax funds, will add a series of new problems. Therefore, the government should periodically report. So the people know, the extent to which the distribution of the tax levy back to the people.vvv
Author:
RDI | Editor: primus
Sources:
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/15/06585344/indonesia.hadapi.masalah.ekonomi.mikro
Sources:
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/15/06585344/indonesia.hadapi.masalah.ekonomi.mikro
